Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Nama lengkapnya ialah Ya’qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa’ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Atau lebih dikenal dengan panggilan Abu Yusuf. Dari nasab ibunya, dia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Sa’ad al-Anshari.

Abu Yusuf berguru pada Abu Hanifah selama 17 tahun. Diantara muridnya adalah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Ahmad ibn Hanbal. Pada masa Harun ar-Rasid, Abu Yusuf diangkat menjadi ketua MA (Qadhi al-Qudhah) Karya tulisnya: al-Jawami’, ar-Radd ‘ala Siyar al-Auza’I, al-Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, Adab al-Qadhi, dan al-Kharaj.

Pemikiran ekonomi

Sebagai fuqaha beraliran ahl ar-Ra’yu, ia memaparkan berbagai pemikiran ekonomi dengan menggunakan perangkat analisis qiyas setelah mengkaji Alqur’an, Hadis, Atsar shahabi, serta praktik penguasa solih. Landasan pemikirannya adalah mewujudkan al-mashlahah al-’ammah. Ini menjadikan gagasannya lebih relevan dan mantap. Pemikiran ekonominya antara lain:

 

 

Pertama, keuangan publik; kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak, cara mudah memungut pajak, cara mendapat pemasukan negara dan pengelolaan pendistribusiannya. Pengawasan yang ketat terhadap petugas pajak, supaya tidak terjadi korupsi dan penindasan/pemaksaan penarikan pajak. Pentingnya pengembangan infrastuktur dan proyek-proyek kesejahteraan. Menolak tegas pajak pertanian dan perlunya dana pensiun.

Kedua, mekanisme pasar dan harga; bagaimana harga ditentukan dan apa dampak dari berbagai pajak. Teori yang berkembang: jika harga naik, maka permintaan suatu komoditi turun, dan sebaliknya jika harga turun maka permintaan akan naik. Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan bila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Menurutnya, “Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”. Ini karena harga tidak tergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran.

Ketiga, pengadaan barang publik/infrastruktur = teori konvensional, yaitu barang sosial yang bersifat umum harus disediakan oleh negara, tapi jika manfaatnya hanya untuk segelintir orang/kelompok, maka biaya dibebankan langsung kepada yang bersangkutan. Sementara untuk sumber alam seperti air, tidak boleh dibatasi untuk individu, sebaliknya harus dapat diakses semua orang. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top